Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

Hidayat mengimbau pemerintah segera menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

0

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengimbau pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia) untuk membantu dan melindungi pesantren (lembaga, Kiyai dan Santri) sesuai Pesantren terkait. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Bantuan semacam ini diperlukan, terutama untuk memberantas pandemi Corona Covid 19 baik dari segi kelembagaan, kesehatan dan ekonomi. Dan jenderal. Saat pandemi Covid-19, banyak pesantren yang terkena dampaknya. Keberadaan undang-undang ini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah sebagai penegak hukum untuk melaksanakannya, ”kata Jum’at (10/7). ) Dalam pemberitaan yang dirilis di Jakarta -seperti yang diketahui semua orang, HNW mengemukakan bahwa Pasal 42 UU Tani memberdayakan pemerintah pusat dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi dakwah ajaran Islam, yaitu menyediakan pesantren dalam bentuk program koperasi, fasilitas politik dan dana. Sekolah; Selain itu, Pasal 46 (1) dan (2) mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas kepada pesantren dalam bentuk: a) bantuan keuangan; (b) fasilitas dan Dukungan infrastruktur; (c) bantuan teknis; dan / atau (d) kursus pelatihan.

“Tentu saja, dukungan ini harus disesuaikan. Dia menunjukkan:” Dalam kasus pandemi Covid-19, itu juga Pesantren juga berdampak, ”ujarnya .

Anggota Panitia Kedelapan DPR RI. Sejak rapat kerja pertama (4 April 2020) diadakan dengan Kementerian Agama saat Covid-19, individu-individu berpenghasilan tinggi telah mengusulkan agar Kementerian Agama juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama di pesantren dan pesantren. madrasah. Padahal, pihaknya telah menawarkan opsi penggunaan wakaf pendidikan untuk keperluan itu, dan usulan tersebut telah disetujui Menteri Agama. Hal ini perlu segera dilakukan, seperti sistem pertanggungjawaban DPR, konsekuensi konstitusional dari pengesahan UU Pesantren, dan apresiasi negara atas kontribusi dan pelayanan pesantren Indonesia. -Hidayat mengatakan pada rapat Komite Kedelapan terakhir dengan Kementerian Agama (26/6/2020) bahwa usulan anggaran tambahan Rp 2,8 triliun untuk tahun 2020 tampaknya mendorong kegiatan pesantren dan pendidikan agama yang terdampak Covid-19. . Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui Rp 2,36 triliun. Pihaknya berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama segera mencairkan dana. Nanti akan segera didistribusikan ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan terpercaya. Ia juga mendorong Kementerian Agama untuk mengalokasikan anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp1 triliun untuk Administrasi Umum Haji, karena pemerintah tidak mengirimkan haji tahun ini.

“Dukungan anggaran ini harus segera diberikan kepada umat Islam. Keberagaman pesantren memungkinkan kegiatan pembelajaran di pesantren dapat berjalan dengan segera dan normal sesuai dengan kesepakatan Covid-19, termasuk pendampingan kepada Santri dan Ustadz, melibatkan Saat membayar cek kesehatan, dia berkata: “Ini adalah biaya belajar dan kegiatan kesehatan di pesantren di era perawatan medis darurat Covid-19.”

So, what do you think ?