Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

Ketua MPR: UU HIP tidak ada ruang untuk komunisme di Indonesia

0

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan tidak ada ruang bagi doktrin Partai Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Mengingat ketentuan konstitusi, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS No. XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta deklarasi Partai Komunis Indonesia dan Organisasi Terlarang Indonesia yang dideklarasikan di seluruh wilayah Indonesia, yang melarang segala sesuatu yang ditujukan untuk perkembangan komunisme / marxisme. aktivitas. – “Kalaupun RI Republik Demokratik Rakyat saat ini sedang membahas Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP), tidak akan meninggalkan celah. Bahkan kita berharap RUU tersebut semakin memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Meski tidak mencantumkan nomor TAP MPRS. XXV / MPRS / 1966, bukan berarti menafikan keberadaan TAP. Baik TAP MPRS maupun RUU HIP merupakan badan hukum tak terpisahkan yang menjadi pedoman bagi pengembangan ideologi Pancasila bangsa Indonesia. ” Kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/5/29/20). Seperti kita ketahui bersama, TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 masih berlaku dan mengikat, sehingga meskipun tidak disebutkan dalam UU Ideologi Pancasila, organisasi terlarang dan doktrin komunisnya ini tidak bisa lagi dihidupkan kembali oleh siapapun. . Dalam Rapat Paripurna MPR RI tahun 2003, MPR Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 yang biasa dikenal dengan “TAP Sapujagat”.

Alasannya disebut ini karena Ketetapan MPR No. I. Pada tahun 2003 materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1960 hingga 2002 ditinjau ulang. Pasca terbitnya TAP MPR No. I tahun 2003, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk merumuskan TAP MPR (re-gelling) yang mengatur keluaran.

Sebanyak 139 TAP MPRS / MPR dibagi menjadi enam kategori pada saat dikeluarkan, Dengan rincian sebagai berikut: Pertama, hingga delapan MPR TAP telah dinyatakan tidak berlaku. Kedua, ketiga TAP tersebut dinyatakan valid dalam kondisi tertentu. Ketiga, sebelum hasil pemilu, pembentukan pemerintahan, delapan TAP dinyatakan sah. Keempat, sebelum UU diundangkan, 11 TAP dinyatakan sah. Kelima, sebelum MPR memberlakukan aturan tata kerja baru setelah Pemilu 2004, sebanyak 5 TAP dinyatakan masih berlaku. Kelima, sebanyak 104 TAP MPR diumumkan dibatalkan atau diselesaikan. Karena MPR saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat atau mencabut TAP MPR, maka larangan hukum konstitusional PKI dan doktrin komunis dalam TAP MPRS XXV 1966 bersifat permanen.

“Makanya, TAP MPRS nomornya” kata Bamsoet. “Ngomong-ngomong, Bamsoet menambahkan bahwa ada peraturan lain yang masuk dalam dua puluh lima tahun 1966. Kelompok kedua dinyatakan masih berlaku. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan kenaikan ICP lagi. Undang-undang juga mengatur soal ini. Ketentuan yang dibuat yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Pidana Terkait dengan Kejahatan yang membahayakan keamanan nasional, Undang-Undang tersebut melarang penyebaran atau perkembangan ajaran komunis / Marxis-Leninis dan mengancam pidana penjara. Bamsoet berkata: “Oleh karena itu, PKI tidak memiliki ruang untuk pemulihan.

Pimpinan FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan Negara dan Wakil Ketua Pancasila di masa mudanya meyakini bahwa bangsa Indonesia menentang kekejaman PKI dan melupakannya.Sama halnya dengan ajaran komunisme juga terkait dengan jiwa saleh, adil dan kooperatif bangsa Indonesia. Siapapun yang mencoba menghidupkan kembali ideologi komunis di Indonesia seperti membangkitkan mayat dari kubur. Bansout berkata: “Kelompok Demokrat, mantan Republikan, Muhammadiyas dan organisasi keagamaan lainnya. Ormas pemuda seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, Chipagon Group akan bersatu menghadapi kebangkitan partai politik dan komunisme. Ditambahkan bahwa sebagai negara kita harus tetap waspada. Tapi jangan grogi apalagi grogi: “Dipakai oleh sebagian parpol yang tidak ingin melihat damai kehidupan bangsa Indonesia. “Karena itu, masyarakat tidak perlu lagi terlalu peduli dengan kebangkitan komunisme.Jika komunisme terlahir kembali, maka aparat keamanan, umat Islam dan kelompok agama lainnya, termasuk organisasi massa penentang Partai Komunis Nepal (PKI), seperti NU, Muhammad, Pamda Pancasila, FKPPI, dll pasti akan bersatu. . . “Kita perlu waspada, tapi tidak usah panik,” pungkas Bamsoet.

So, what do you think ?