Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

Bamsoet mendesak departemen ATR menyelesaikan konflik tanah di Deli Serdang

0

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak Kementerian Pertanian dan Tata Guna Lahan (ATR) mencabut pemberian hak guna komersial No 171/2009 kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN) Perpanjangan hak lisensi II) Menguasai 854 bidang tanah. 26 hektar. Dikeluarkannya HGU menyebabkan konflik pertanian antara PTPN II dengan masyarakat petani Simalingkar A, Durin Tunggal dan Namu Bintang di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Serdang di Deli, Sumatera Utara.

“Kementerian ATR juga menyelesaikan sengketa tanah. Lahan seluas 557 hektare antara PTPN II dan Desa Sei Mencirim di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Sedan utara Sumatera, harus diselesaikan. Ironi dari dua konflik lahan ini adalah sebelum Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu, masih terjadi konflik pertanian antara negara dan rakyat. Dalam acara resepsi tersebut, disebutkan akan mengirimkan seorang petani (STMB) untuk menjabat sebagai Ketua Kantor MPR RI di Jakarta hingga Selasa (21/7/20). — Petani Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta dan Tenang Sembiring terlahir kembali. Dari Deli Serdang di Sumatera Utara hingga Jakarta, mereka berjalan hampir sebulan untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan dan saat ini sedang beristirahat di Pekanbaru, Riau.

Mantan Juru Bicara DPR RI ini mengungkapkan bahwa menurut laporan yang disampaikan oleh SPSB dan STMB, tanah pertanian merupakan asal muasal pertanian, konflik terjadi pada masa pra kemerdekaan Indonesia. Awalnya dikuasai oleh Belanda melalui dummy deli Deli Kuntur. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, mendorong Belanda pergi, dan kemudian masyarakat mengambil alih perumahan dan pertanian. -Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Pokok Pertanian No. 5/1960 dan mengambil alih aset yang dikuasai oleh Belanda untuk menjaga kepentingan rakyat. Pada tahun 1975, pemerintah Orde Baru mengeluarkan keputusan PTPN II (kemudian disebut PTPN IX) melalui Administrasi Pertanahan Negara dan Menteri Dalam Negeri untuk mengelola lahan pertanian. Di sinilah terjadi konflik lahan antara negara dan masyarakat.

“Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi merupakan departemen utama penanganan konflik. DPR RI Bansout menjelaskan, karena masalah yang dihadapi, pemerintah pusat juga harus turun tangan. Ini tidak mudah. , Tapi itu tidak sulit. Kuncinya adalah berpihak pada rakyat. Ini memberi kesan bahwa aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir orang dari tanah dan rumah yang mereka tempati.

“Panitia Kedua DPR RI harus segera bersidang Departemen ATR, dan Komite Keenam DPR RI mempertemukan BUMN dan PTPN II. Dengan begitu, berbagai konflik lahan bisa segera diselesaikan. Selain itu, sejak Presiden Joko Widodo berdiri, “Ia menghasut reformasi pertanahan dengan mengeluarkan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat pada masa pemerintahannya pada tahun 2014,” tutup Bamsoet.

So, what do you think ?