TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan tantangan terbesar bangsa Indonesia tidak hanya sebatas membangun konektivitas antar daerah melalui pembangunan infrastruktur fisik. Namun, hal itu juga memperkuat konektivitas dalam hubungan kenegaraan.

Setidaknya ada tiga prioritas yang harus diperhatikan, yaitu pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan visi nasional. Mitra penting MPR RI berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga berwawasan kebangsaan. Atas dasar itulah, MPR RI dan Universitas Terbuka menandatangani nota kesepahaman untuk mensosialisasikan empat pilar MPR RI. Perkembangan visi kebangsaan memang tidak wajar. Sebaliknya, merupakan proses berkelanjutan yang harus ditanamkan, dipupuk, dan dipelihara agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Hampir di kalangan sivitas akademika Universitas Terbuka, pada Jumat (28/8/20) di Sanggar Ketua MPR RI di Jakarta. –Departemen juga dihadiri oleh pihak universitas, Presiden Profesor Ojay Darojat, dan Wakil Presiden keempat Liestyodono Dr. Bawono Irianto, Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Sofjan Aripin, Dosen Universitas Terbuka Sjaiful Mifdar, dan Direktur Pusat Sains Dr. Maximus Gorky Sembiring.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meyakini bahwa Universitas Terbuka Keberadaan elm menyediakan platform pembelajaran jarak jauh yang sangat relevan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi.Orang yang tersebar di berbagai daerah memiliki akses peluang positif.
Didukung dengan tingkat penetrasi internet 64%, hal ini menunjukkan Indonesia 2.686 171,9 juta orang dari 100 juta orang memiliki akses internet. Mempromosikan penerapan sistem pendidikan jarak jauh dan sosialisasi empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) online. Ikut serta dalam International Student Assessment (PISA) 2019 yang akan membawa pelajar Indonesia Keterampilan membaca, matematika dan sains berada di peringkat 72 di antara 77 negara. Selain itu, data dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Koordinasi Kebudayaan menunjukkan bahwa dari total 3,7 juta lulusan sekolah menengah, 1,8 juta terpaksa bekerja setiap tahun dan tidak dapat terus menerima Lulusan sekolah menengah atas, “kata Bamsoet. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa sebagian besar penyumbang PDRB tahun 2019 (sekitar 80,32%) masih berasal dari wilayah barat yaitu sekitar 59% di Jawa dan 21,3% di Sumatera.
“Hal ini menunjukkan bahwa selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah juga harus mendorong kebijakan pendukung lainnya, seperti land reform dan penciptaan lapangan kerja melalui UMKM. Bamsoet mengatakan (*) jika kelak mereka lulus tidak hanya akan menjadi handal. Tenaga kerja, tetapi juga dapat menciptakan peluang kerja.
So, what do you think ?