Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Revisi UU BI tidak kondusif bagi stabilitas sektor valas

0

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan masih ada kontroversi baru dalam amandemen UU Perbankan Indonesia yang saat ini sedang dibahas di legislatif RPD RI. Pasalnya, ketika tidak jelas kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, penataan ulang industri keuangan akan menjadi kontraproduktif dan justru akan menghabiskan energi yang tidak perlu. Dan Syarief yang terukur mengatakan: “Masalah utama saat ini adalah kredibilitas birokrasi, bukan perbaikan sektor mata uang.” Padahal, akar permasalahan tidak hanya terletak pada kredibilitas belanja anggaran, tetapi juga pada tanggung jawab anggaran. Penggunaannya. Berdasarkan publikasi Kelompok Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (20/2/9, Rabu), realisasi rencana penanganan pandemi masih rendah. Kabar menggembirakan bahwa 49,31% dari rencana perlindungan sosial dapat terwujud dan 42,14% UMKM telah merambah. Namun sayang, untuk K / L dan pemerintah daerah penyerapannya hanya 14,06%.

Belum lagi penyerapan dan realisasi sektor perlindungan sosial dan UMKM yang gagal mendorong atau setidaknya menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi yang menyusut saat ini. Angka tersebut adalah 5,32% pada triwulan II tahun 2020 dan akan menjadi yang ketiga pada tahun 2020 Kuartal berlanjut. Tanggung jawab krisis untuk pemulihan ekonomi negara ini telah meninggalkan banyak keraguan. Dengan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, apakah struktur sektor keuangan telah disesuaikan kembali? “Apakah revisi UU Intelijen Bisnis akan meningkatkan kinerja sektor mata uang untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi?” Ini isu kepemimpinan MPR yang juga anggota Dewan Tinggi Demokrat. Jika komite mata uang dibentuk, maka independensi BI juga menjadi tolak ukur bank sentral sedunia, lihat Pasal 21-23 UU 11/1953 dan Pasal 9 hingga 10 UU 13/1968. Dinyatakan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter yang bertugas membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter dan keanggotaannya terdiri dari tiga anggota yang berhak memilih, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank. Pembentukan Regulatory Currency Council tidak hanya menghilangkan independensi BI, tetapi juga memberikan ruang bagi intervensi politik dalam pengelolaan sektor tersebut. Sebenarnya, bentuk intervensi inilah yang menyebabkan hiperinflasi pada tahun 1960-an dan krisis sistemik pada tahun 1997/1998. Oleh karena itu, penyesuaian kembali sektor keuangan ini harus sangat kita waspadai, karena dikhawatirkan krisis sudah berkali-kali terjadi, terutama di bawah ancaman ketidakstabilan ekonomi global yang dapat menyebabkan pemerintah melakukan kesalahan.

Padahal, independensi perbankan Indonesia diotorisasi oleh Pasal 23D UUD 1945, yang secara jelas mengatur bahwa negara memiliki lembaga bank sentral yang struktur, status, wewenang, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh undang-undang. . Ketentuan “independensi” tersebut tentunya harus dimaknai sebagai penolakan untuk mengintervensi dalam segala bentuk tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan sektor uang.

“Meski untuk menjaga, memantau, dan menyelesaikan krisis di bidang sistem keuangan, kami membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Tidak perlu ada amputasi independen BI dan mundur selangkah,” tutup Syarief.

So, what do you think ?