Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

Syarief Hasan: Diperlukan kajian revisi UUD yang cermat dan komprehensif

0

Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, berharap MPR mampu menyelesaikan tugas-tugas MPR periode 2014-2019 selama 2019-2024, khususnya rekomendasi arah politik nasional (GBHN). Oleh karena itu, pada akhir amanat MPR 2019-2024 akan ada GBHN.

“Kami telah mengkaji lebih dalam. Kami berharap dapat melengkapi rekomendasi posisi nasional pada MPR. Periode (2019-2024),” kata Sjarifuddin Hasan kepada guru tersebut. Senin (14/9/2020) di Universitas Padjaran (Unpad) di Ruang Executive Lounge Unpad, Bandung, Jawa Barat. Panitia MPR dan Fakultas Unpad menggelar Kelompok Diskusi (FGD) bertema “Ceramah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya tentang Kebangkitan GBHN”. Sedangkan pemateri FGD adalah Muradi, Susi Dwi Harjanti dan Nangang Alamsah Delianoor. Banyak profesor yang benar-benar mengikuti FGD.

Syarief Hasan (panggilan akrab Sjarifuddin Hasan) mengungkapkan bahwa MPR tahun 2014-2019 merekomendasikan MPR tahun 2019-2024. Salah satu sarannya adalah melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap Amandemen Konstitusi NRI terkait dimulainya kembali GBHN tahun 1945. Rekomendasi lainnya terkait dengan struktur lembaga negara, kewenangan DPD, dan struktur lembaga peradilan.

“Usulan adalah hasil dari keinginan asimilasi masyarakat. Yang paling memprihatinkan adalah kebangkitan masyarakat. GBHN,” ucapnya. -Syarief Hasan kembali mengungkapkan bahwa pimpinan MPR menggelar rapat pleno membahas rekomendasi MPR 2014-2019. Seperti yang tertuang dalam UUD yang direkomendasikan oleh sepertiga anggota MPR, ”jelasnya.

Pimpinan MPR Syarief Hasan melanjutkan, untuk mengamandemen konstitusi diperlukan penelitian yang matang.“ Pimpinan MPR berkewajiban mendengarkan Keinginan semua komunitas pemangku kepentingan. Politisi Demokrat mengatakan bahwa saya memilih untuk berkonsentrasi menyerap keinginan dan opini para intelektual pendidikan tinggi. -Berawal dari aspirasi masyarakat, Syarief Hasan mengatakan masyarakat hampir pasti menginginkan GBHN atau disebut busur nasional. Alasannya, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan kontinuitas dan sinergi dalam pembangunan. Banyak orang yang belum tahu arah perkembangan emas Indonesia. Hal itulah yang memotivasi mereka. Masyarakat ingin menghidupkan kembali GBHN, jelasnya. -Namun, Syarief Hasan menambahkan banyak poin terkait kebangkitan konstitusi untuk menghidupkan kembali pidato GBHN. Manfaatnya sendiri akan ada, seperti membuka Pandora’s Box. “Yang mengkhawatirkan, ketika peluang amandemen konstitusi terbuka, akan ada penundaan. Tidak ada jaminan hanya perubahan GBHN yang akan dilakukan. Mungkin banyak pandangan yang menurutnya akan muncul ketika konstitusi diubah. Hasan juga menyinggung pandangan lain, yakni GBHN sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Ia mencontohkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perencanaan pembangunan tunduk pada UU Nomor 17 Tahun 2007 Dan 25 Februari 2004. “Saat itu pertumbuhan ekonomi masih sekitar 6%, dan dalam 10 tahun (2004-2014), pengangguran dan kemiskinan menurun. Artinya pengawasan hukum sudah cukup. Menurut undang-undang, ini sah-sah saja, jadi tidak perlu mengubah konstitusi. Syarief Hasan mengatakan masalah lainnya adalah masalah pembuatan atau penyusunan GBHN. Jika MPR membuat kebijakan negara, maka gubernur harus dipimpin oleh presiden. “Tapi sekarang kita tidak menganut sistem wajib MPR. Namun secara implisit, jika kepemimpinan negara diambil alih oleh presiden, presiden bertanggung jawab atas MPR. MPR sekali lagi merupakan lembaga terpenting. Ia mengatakan hal itu perlu dilakukan dalam FGD ini. Diskusi.-Syarief Hasan berharap Profesor Unpad bisa menyumbangkan pemikiran dan pendapatnya dalam kelompok diskusi ini. Untuk kepentingan politik, ”tandasnya.

“Pikiran dan pendapat FGD akan dicatat dan menjadi dokumen nasional. Nanti kita bahas lagi di KKR MPR. Dan Bapepam-LK.Di MPR, ”imbuhnya.

So, what do you think ?