Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

HNW menyerukan penghentian program sertifikasi pembicara

0

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta Kementerian Agama mengakhiri sengketa sertifikasi pembicara yang tidak valid. Karena penerapan skema otentikasi, menyebabkan kekacauan, kontroversi dan penolakan di seluruh komunitas. Misalnya, Muhammadiyah MUI (Sekum) bahkan ditentang oleh tokoh non-Muslim seperti Christ Wamena.

Hidayat menilai kemunculan agenda kontroversial itu sangat tidak tepat, apalagi menyita perhatian negara-negara yang terpukul parah oleh bencana Covid-19. Munculnya rencana pandemi tersebut juga membantah pernyataan Presiden Jokowi yang membuat semua pihak fokus dan sibuk menangani Covid-19.

“Meskipun saya setuju untuk melanjutkan pertemuan sesuai adat istiadat / wasathiyah, daripada radikal / tathorruf, menteri agama dan kementerian agama yang menampilkan menteri rahmatan lil alamin harus memberi contoh terlebih dahulu daripada membahas otentikasi, Rencana kontroversial ini juga menimbulkan keresahan sosial di dalam umat dan tidak akan membantu membangun kekebalan terhadap Covid-19, ”kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/9). -Hidayat mengkritisi dan mengingatkan bahwa program sertifikasi pembicara tidak pernah muncul dalam rencana kerja atau rencana kerja prioritas Kementerian Agama, juga tidak muncul dalam anggaran yang diajukan Kementerian Agama ke DPR. Dibahas dan disetujui oleh Panitia Kedelapan DPR-RI. Kemudian, oknum-oknum berpenghasilan tinggi mempertanyakan Kementerian Agama, Kementerian Agama berharap dalil ini disebarluaskan sebagai program prioritas tinggi, tetapi tidak pernah diusulkan sebagai program, apalagi program kerja prioritas. Padahal, sejak awal pertemuan Menteri Agama dengan Komite Kedelapan Partai Progresif Demokratik secara konsisten menolak “radikalisme tanpa definisi atau langkah-langkah” yang dibahas Menteri Agama. Namun sejak itu, Kementerian Agama tidak pernah melaksanakan program prioritas atau non prioritas terkait sertifikasi pembicara terkait isu aktivisme, yang akan dibahas dan disetujui oleh Panitia Kedelapan DPR-RI. – “Jadi bagaimana prosedur ini muncul dan diterapkan?” Seberapa legal? Siapa yang membayar? Mengapa dan untuk siapa? Hidayat mengatakan:

Jika tujuan sertifikasi memang konsultasi dan pengadaan, kata Hidayat, selama ini Kementerian Agama dan MUI sudah menyusun rencana promosi. Sertifikasi yang begitu banyak pembicara terutama yang terlibat di berbagai lembaga publik (BNPT, BPIP, dll) tidaklah mudah dan murah, misalnya mengingat Kementerian Agama masih banyak kendala dalam sertifikasi guru dan guru. Dan pertanyaan. Terutama terbatasnya anggaran nasional akibat pengurangan pajak, dan kebijakan redistribusi anggaran umum yang difokuskan pada pengelolaan Covid-19.

NNW bahkan khawatir intervensi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila akan menimbulkan stigma radikal non-Pancasila pada pembicara. Tidak ada sertifikasi. Padahal tolok ukur sertifikasi ini sangat kabur, belum pernah disosialisasikan / diuji oleh masyarakat, dan tidak bisa memberikan hasil yang obyektif dari kepercayaan publik / ummat.

Padahal sejarah membuktikan bahwa dakwah Muslim (Ustadz, Muballigh atau Kiyai) selalu berada di garis depan untuk menginspirasi Uma untuk membela Republik Indonesia dari penjajah asing dan pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia. Kini, Menteri Agama tidak hanya melupakan kisah ini, melainkan akan memberikan penghargaan kepada para pembicara, misionaris, dan pembicara atas nama radikalisme dan intoleransi sebagai ganti Pancasila, hanya karena dianggap tidak lulus program dan memperoleh sertifikat pembicara. Artinya, hal ini tentu saja melukai hati umat Islam.

Aneh, meski Menteri Agama serius soal program sertifikasi, katanya “melibatkan MUI, BNPT dan BPIP yang merupakan direktur jenderal pembina Islam. Umat Islam bahkan menyatakan” program tidak ada Konsekuensi. “- Hidayat menambahkan, Kementerian Agama tidak boleh ngotot membuat rencana yang meresahkan masyarakat dan ditolak banyak partai politik. Selain itu, rencana dan anggaran tersebut tidak pernah diajukan ke DPR dan disetujui.”. Rencana kontroversial dan tidak berguna ini harus dibatalkan. Agar Menteri Agama fokus pada pelaksanaan rencana kerja prioritasnya dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk penanggulangan Covid-19 melalui rencana Kementerian Agama, & rdq; Orang kaya

So, what do you think ?