Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

RUU HIP menjadi konferensi HNW dengan komunitas

0

RI Hidayat Nur Wahid, wakil ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR (juga anggota Dewan Legislatif Indonesia di Jakarta II) mengajukan banyak pertanyaan tentang nasib UU HIP dan UU BPIP. Pertanyaan itu diajukan ke HNW pada pertemuan virtual (7/20) dengan warga dan tokoh masyarakat di Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada hari Minggu.

Alasan mengapa masalah ini diangkat adalah karena mereka percaya bahwa masalah tersebut mengandung banyak ketentuan kontroversial, yang telah menarik perhatian orang. . Sama seperti sikap partai-partai Islam di parlemen, itu terkait dengan non-aksesi TAP MPRS XXV / 1966, yang melarang pertimbangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam RUU HIP. Selain itu, ada pidato tentang perubahan dari UU HIP ke UU BPIP.

Seorang warga, Dadang Sudarno, bertanya mengapa hanya FPKS yang mengusulkan untuk memasukkan larangan TAP MPRS terhadap larangan PKI dalam RUU HIP. “Meskipun ada beberapa partai Islam di parlemen, apa peluang masa depan?” Tanya Sudano, partai besar.

Pembicara lain Nanang adalah anggota aktif Biro Pertukaran Pemuda Masjid Indonesia (BKPRMI) dan anggota Konferensi Organisasi Islam (MOI). Dia mempertanyakan UU HIP yang ingin dia ganti dengan UU BPIP. Dia berkata: “Kami meminta masyarakat dan organisasi massa untuk mendapatkan penjelasan nyata untuk perubahan dari UU HIP ke UU BPIP.”

Menanggapi masalah ini, Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa faksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah dari sejak awal. Ingin tahu mengapa TAP MPRS XXV / 1966 tidak termasuk dalam UU HIP. Bahkan, dibandingkan dengan TAP TAP MPRS XXV / 1966 lainnya, yang perlu ditekankan adalah bahwa ideologi Pancasila bukan lagi kudeta komunis. Ekasila harus dihapus dari UU HIP. Hidayat menambahkan: “Tetapi sebagian besar faksi mengabaikan kritik dan saran dari FPKS. Oleh karena itu, wajar jika FPKS secara resmi memutuskan untuk tidak menandatangani RUU HIP yang diusulkan pada rapat paripurna DPR,” — Bahkan, kata Hidayat, tidak hanya PKS menolak UU HIP. Ada juga Demokrat yang menolak RUU Perjuangan PDI. PPP dan PAN juga mengusulkan untuk memasukkan TAP MPRS dalam UU HIP.

“Namun, dokumen resmi Republik Demokratik menolak penandatanganan RUU HIP di Sidang Paripurna Republik Demokratik Rakyat. Faktanya memang FPKS dan partai-partai Demokrat,” ulang Hidayat.

Menurut Hidayat, setelah Aliansi Anti-Komunis Nasional (NKAK) melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRRI, posisi politik saat ini adalah bahwa semua faksi RPD RI setuju untuk menjadi tuan rumah TAP MPRS XXV / Pada tahun 1966, hak Bill HIP untuk mendengarkan dipertimbangkan dalam C, dan Trisila dan Ekasila dihapus dari Bill HIP. Dia mengatakan: “Meskipun masih dalam pernyataan lisan / lisan, itu belum menjadi keputusan resmi oleh sebagian besar faksi.”

So, what do you think ?