Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

Wakil Ketua MPR RI: Segera adopsi sarana diplomatik dan perkuat TNI di Laut Utara Natuna

0

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengutarakan pandangannya tentang Laut China Selatan dalam webinar API, Kamis (18/6/2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Indonesia (API) sebagai tanggapan atas situasi keamanan di Laut Cina Selatan selama pandemi Covid-19. Webinar ini memanggil 500 orang melalui Zoom dan 1.500 orang melalui YouTube.

Dia menjelaskan akar penyebab masalah Laut China Selatan. “Masalah ini bermula dari klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah industri perikanan tradisional China (dikenal sebagai garis putus-putus sembilan titik). Klaim ini terkait dengan wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain, yang menyebabkan konflik.” , Syarief Hasan menjelaskan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 Indonesia juga meratifikasi Konvensi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Faktanya, pengadilan arbitrase juga menyatakan pada 2016 bahwa semua klaim China atas Laut China karena alasan historis tidak benar dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. -Laut Cina Selatan memang sangat strategis dan menjanjikan. Ada hampir 11 miliar barel cadangan minyak potensial dan 190 triliun kaki kubik gas alam di Laut Cina Selatan. Bahkan Laut China Selatan dapat memenuhi 10% kebutuhan ikan dunia. Tidak hanya itu, nilai perdagangan yang mengalir melalui Laut China Selatan mencapai 5,3 triliun dolar AS, menyumbang hampir sepertiga dari perdagangan laut global.

Anggota Panitia I MPR mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil sikap yang bijak melalui diplomasi. Ini diambil pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia harus bisa bersatu dan mendapat dukungan dari semua negara ASEAN. Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar di ASEAN dan pemrakarsa pembentukan ASEAN harus meningkatkan reputasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan China dan beberapa negara Asia Tenggara. Anggota Dewan Tertinggi Demokrat itu juga menjelaskan bahwa Indonesia melalui persatuannya dengan ASEAN juga harus mampu menekan masuknya negara lain ke Laut Cina Selatan, karena hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya perang terbuka Indonesia di Laut Cina Selatan. Perairan Cina selatan. Selain itu, Amerika Serikat baru-baru ini membantu menghangatkan Laut Cina Selatan.

“Jika ada perang terbuka, negara yang akan menimbulkan banyak korban dan kerugian adalah negara-negara Tenggara. Asia, termasuk Indonesia. Syarief Hasan mengatakan:” Pemenang atau pecundang, perang tidak akan berakhir.

Indonesia harus terus mendorong otoritas keamanan untuk melakukan pengawasan intensif di perairan Natuna.Badan Keselamatan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL harus terus meningkatkan sistem pertahanan maritim dan udara di perairan utara Natuna. Selain itu, Baru-baru ini, beberapa nelayan Tionghoa masuk ke Tiongkok utara tanpa izin pemerintah dan dijaga oleh angkatan bersenjata Tiongkok, kata Syarief Hasan.Ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan di perairan utara Natuna. Mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Pemerintah juga didorong untuk mengawal nelayan Indonesia di Natuna bagian utara. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna bagian utara.

“Mengatasi dampak terhadap Natuna Utara Pendekatan Tula terhadap masalah Laut Cina Selatan hanya bisa dilihat dari satu sisi. Selesaikan masalah ini dengan pengembangan wilayah di mana politik, hukum, hubungan diplomatik, ekonomi, dan pembangunan sering kali menjadi sengketa. Pemerintah harus memprioritaskan diplomasi dengan semangat “sejuta sahabat dan nol musuh”, dan terus memperkuat pasukannya di perairan utara Natuna. Mari kita lindungi Natuna Utara, mari kita jaga lautan Indonesia, “tutup Syarief Hasan saat webinar API.

So, what do you think ?