Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

Kasus positif terus meningkat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan penanggulangan Covid-19.

0

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia, anggota Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, pemerintah harus menyikapi positif peningkatan Covid-19 yang telah berdampak pada 43.803 orang.

Data terakhir dari Covid-19 Treatment Working Group, Kamis (18/6/2020), menunjukkan jumlah kasus harian meningkat paling tinggi, mencapai 1.331 kasus positif baru. Ironisnya, dalam seminggu terakhir penerapan standar baru, kecuali (14/6/2020), masih ada lebih dari 1.000 kasus per hari. Covid19. , Tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian. “

Dia juga mempertanyakan langkah-langkah politik pemerintah. Padahal, langkah-langkah yang diambil pemerintah belum membuahkan hasil. Sebaliknya, korban lebih banyak. Kebijakan normal baru belum juga membuahkan hasil setelah diterapkan.

Misalnya, masih Masih banyak wisatawan di pasar tradisional yang belum melaksanakan perjanjian sanitasi untuk mencegah Covid-19. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker, dan menjauhkan diri dari masyarakat.

Ia menyarankan agar pemerintah mewaspadai keadaan orang lain. Negara / kawasan yang melonggarkan kuncian dan menerapkan standar baru. Bahkan, gelombang kedua Covid-19 melanda banyak negara, termasuk China yang belum pernah mengumumkan kasus apa pun sebelumnya. Dalam (16/6/2020) ), sebagian China kembali memberlakukan pembatasan ketat setelah menambah 158 kasus baru. Demikian pula Korea Selatan kembali membatasi kegiatan ekonomi setelah menambah kasus baru. Menariknya, Indonesia yang setiap hari terdapat ribuan kasus, malah melonggarkan pembatasan. Pasca diterapkannya kesepakatan kesehatan secara tegas di masyarakat, tidak ada relaksasi. Syarief mengatakan kebijakan ini kontradiktif dan kontraproduktif. Miliaran rupiah tersebut belum menunjukkan hasil pengurangan kasus positif Covid-19 atau kemajuan manajemen departemen kesehatan. Bahkan, Yang terjadi adalah anggaran yang sangat besar menyebabkan defisit APBN membengkak menjadi 6,34% dari PDB. Dana ini setara dengan 24,73% dari belanja APBN tahun 2020 dan menjadi beban penduduk. Syarief Hasan menjelaskan: “Menghadapi pandemi Covid-19 . “Syarief Hasan juga mengimbau kepada pemerintah untuk mencari solusi dan strategi yang sangat mobile. Ini sangat penting untuk memulihkan jaminan kesehatan masyarakat. Memang, ketidakamanan di masyarakat dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan, kecemasan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah tidak bisa menahan kenaikan COVID-19. Syarief Hasan menyarankan. Dengan mengembalikan kepercayaan publik, masalah ini bisa diselesaikan bersama. Anggota senior dewan Demokrat itu menegaskan, pemerintah harus memberikan bukti kepada publik yang bisa mengatasi pandemi Covid-19. Di sisi lain, semakin banyak kasus setiap hari, dan teriakan masyarakat karena perekonomiannya terganggu. “Pemerintah juga harus lebih bertekad dalam menerapkan standar baru dan menangani pandemi Covid-19. Pasalnya, penurunan jumlah Covid-19 dan kembalinya Covid-19 bisa dilihat dari ukuran kinerja pemerintah. Ia mengatakan: “Sosial dan ekonomi masyarakat.” Kini masyarakat meminta pemerintah mengadopsi yang baru, lebih strategis dan relevan Kebijakan untuk merespon kenaikan Covid-19, jangan sampai mengabaikan peningkatan kasus. Kegagalan pemerintah menyelesaikan penyebaran Covid-19 berarti pemerintah belum gagal menjamin perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan UUD 1945, ”tutup Syarief Hasan. (*)

So, what do you think ?