Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Segera mengambil sikap diplomatik untuk memperkuat TNI di Natuna Utara

0

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengutarakan pandangannya tentang Laut China Selatan dalam webinar API, Kamis (18/6/2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Indonesia (API) sebagai tanggapan atas situasi keamanan di Laut Cina Selatan selama pandemi Covid-19. Webinar ini memanggil 500 orang melalui Zoom dan 1.500 orang melalui YouTube.

Dia menjelaskan akar masalah Laut Cina Selatan. “Masalah ini bermula dari klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah industri perikanan tradisional China (garis putus-putus sembilan titik). Klaim ini melibatkan wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi. Eksklusif (ZEE) wilayah lain telah menyebabkan konflik.”, Syarief Hasan menjelaskan.

Bahkan dalam “Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa”, batas-batas wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif ditetapkan dengan sangat jelas. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 disebut UNCLOS 1982. Indonesia juga mengadopsi Konvensi No. 17 tahun 1985. Faktanya, pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase juga mengumumkan bahwa, karena alasan historis, semua klaim China atas Laut China Selatan salah, bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Laut Cina Selatan memang memiliki arti strategis dan masa depan yang sangat besar. Laut Cina Selatan memiliki hampir 11 miliar barel cadangan minyak potensial dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Bahkan Laut China Selatan dapat memenuhi 10% kebutuhan ikan dunia. Tidak hanya itu, nilai perdagangan yang mengalir melalui Laut China Selatan mencapai 5,3 triliun dolar AS, menyumbang hampir sepertiga dari perdagangan laut global.

Anggota Panitia I MPR mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil sikap yang bijak melalui jalur diplomasi. Ini diambil pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia harus bisa bersatu dan mendapat dukungan dari semua negara ASEAN. Sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN dan pemrakarsa pembentukan ASEAN, Indonesia harus meningkatkan reputasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan China dan banyak negara Asia Tenggara. “Anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat itu juga menjelaskan bahwa Indonesia melalui persatuannya dengan ASEAN juga harus bisa mengurangi kemungkinan negara lain masuk ke Laut China Selatan. Memang hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya perang terbuka di selatan. Kata Syarief Hasan. “Selain itu, Amerika Serikat baru-baru ini menghangatkan Laut Cina Selatan. Apakah itu pemenang atau pecundang, perang tidak akan berakhir dengan akhir yang indah. “Indonesia harus terus mendorong aparat keamanan untuk melakukan pengawasan secara mendalam di perairan Natuna. Badan Keselamatan Maritim (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL harus terus meningkatkan sistem pertahanan maritim dan udara di perairan utara Natuna. Selain itu, akhir-akhir ini telah ada Nelayan Tionghoa dikawal oleh orang-orang bersenjata Tionghoa yang memasuki Natuna utara di Tiongkok utara tanpa seizin pemerintah Tiongkok., Kata Syarief Hasan. Pemerintah juga didorong untuk mengawal nelayan Indonesia ke Natuna utara. Langkah ini akan memperkuat Indonesia sebagai wilayah laut di Natuna utara. Status negara dengan zona ekonomi eksklusif. Solusi dari permasalahan ini terletak pada bidang politik, hukum, hubungan diplomatik, ekonomi dan pembangunan yang seringkali kontroversial. Pemerintah harus mengutamakan semangat sejuta sahabat dan nol musuh. Diplomasi, dan terus perkuat kekuatan militer di perairan Natuna utara.Dalam webinar API, Syarief Hasan menyimpulkan, mari kita lindungi Natuna Utara, mari kita lindungi Laut Indonesia.

So, what do you think ?