Clippy

sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk memberi Anda produk hiburan berkualitas tinggi dan layanan terkait dengan konsep hiburan terbuka dan menang-menang. Setiap tahun, sabung ayam s128_s128.live_download s128 apk juga mengundang selebritas di industri hiburan untuk mengadakan berbagai kuliah pertukaran hiburan bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas pertukaran hiburan antara pemain dan perusahaan, mempromosikan saling pengertian antara satu sama lain, dan berusaha mencari terobosan pengembangan hiburan, tetapi juga bagi pelanggan Tentu hiburan perlu dipenuhi.

HNW menyerukan penarikan RUU HIP dari Prolegnas

0

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) kembali mendesak Presiden Yoko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar berhenti membahas “Pankasi. Menarik rancangan kebijakan ideologis (RUU HIP) dan menariknya dari rencana legislatif nasional (Prolegnas).

Hidayat mengungkapkan rasa urgensi tersebut dan menanggapi keinginan banyak partai politik untuk menghentikan gejolak politik di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang pandemi Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak di ASEAN. Bahkan, juru bicara negara yang bertanggung jawab atas penanganan Covid-19 itu mengumumkan bahwa Indonesia memiliki persentase kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia. seluruh. Karena mengandung banyak muatan kontroversial dan dianggap meremehkan Pancasila sebagai landasan nasional. -Kecuali penciptaan Trisila dan Ekasila untuk menutupi Pancasila yang disetujui oleh PPKI dan termasuk dalam Pembukaan UUD 45. Hidayat mengatakan, menolak UU HIP merupakan bukti masyarakat sadar akan dasar permasalahan yang ditimbulkan UU HIP. Ini juga menyembunyikan sila suci YME dan hanya bisa menjadi dewa atau dewa budaya. Bukan hanya karena TAP MPRS n ° XXV / 1966 masalah tidak dimasukkan dalam pembukaan. Atau aturan tentang Trisila dan Ekasila.

Buktinya, semakin umum semua pihak menolak UU HIP, menuntut penghapusan atau penolakan atau bahkan pencabutan UU HIP. Rencana legislasi nasional. Bahkan yang menolak RUU tersebut pun semakin beragam, tidak hanya dari kelompok agama Islam, bahkan dari kalangan Veteran dan Korps Pemuda Pancasila dan Forum Guru Besar UPI.

“Selama pandemi Covid-19, protes terhadap UU HIP semakin marak di pusat dan daerah. Pimpinan MPR, Pimpinan DPD serta DPR, Menkopolhukam dan organisasi massa non-agama (NU, Muhammadiyah, Beberapa fraksi PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin) memiliki banyak parpol, MUI, FPI, PP (Pemuda Pancasila), Organisasi Veteran RI, Persatuan Penutur Bahasa Indonesia, Aliansi Wanita Perawat Indonesia, GP Anshor dan ICMI sepakat untuk menghentikan HIP Pembahasan RUU. Pada rapat kerja Baleg dengan pemerintah dan DPD, anggota FPKS baleg juga menyampaikan kabar tersebut, jadi “Sebagai parpol yang diusulkan (tapi dengan suara bulat), Baleg / DPR mencabut usulan tersebut kepada pemerintah dan menyetujui kepada pemerintah. Dan DPD mencabut UU HIP. Oleh karena itu, apakah para pimpinan Republik Demokratik Rakyat sedang menunggu pemenuhan komitmennya untuk menghentikan UU HIP yang sebelumnya ditransmisikan oleh Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Aziz Syamsuddin kepada delegasi pengunjuk rasa? Hidayat mengatakan dalam siaran persnya di Jakarta pada hari Kamis: “Jika tidak, presiden akan segera menyampaikan posisi resmi pemerintah agar tidak membahas atau menyetujui RUU yang kontroversial, yang akan ditolak oleh masyarakat umum.” (9 /7).

Selain itu, individu berpenghasilan tinggi juga mengapresiasi perubahan kepemimpinan legislatif Republik Demokratik Demokratik (Baleg) RI, Wakil Presiden Baleg mengambil alih sebagai ketua yang mengetuai RUU HIP di bekas Baleg. Diskusi terputus. Sekalipun publik membutuhkan kedudukan resmi dari fraksi-fraksi dan Republik Demokratik, dan kemudian dengan tegas setuju untuk menghentikan atau mencabut UU Prolegnas HIP, agar publik lebih percaya diri dan tenang, serta tidak lagi curiga. Dia mengatakan agar mereka dapat dengan aman melarikan diri dari Covid-19 dan diundang bersama untuk mengalahkan Covid-19. -Hidayat Nur Wahid berkeyakinan bahwa penghentian dan pencabutan undang-undang HIP de Prolegnas bisa diakhiri. Saling curiga, saling tuduh atau fitnah terkait RUU tersebut. “Misalnya banyak orang yang menyesatkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) karena menolak dan tidak mengikuti RUU HIP yang ditandatangani pada rapat paripurna DPR. Dia menjelaskan bahwa tanda tangan anggota FPKS DPR itu palsu. Alhamdulillah sudah diperjelas dan saya harap Hal tersebut dapat menggugah masyarakat untuk memahami sikap tegas FPKS dalam menolak dan menghentikan UU HIP. Jika UU HIP dicabut dari Prolegnas, saling curiga dan protes akan berakhir, sehingga negara bisa tenang.Kyat, agar semua orang bisa berkontribusi dan kembali fokus pada pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan karena Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak di ASEAN, bahkan rata-rata korban tewas tertinggi di dunia, ” Kata para anggota RPD RI di daerah dalam pemilihan umum di Jakarta dan luar negeri.

So, what do you think ?